Persaingan Masuk SMA dan SMK Negeri di Jateng Diprediksi Ketat, SPMB 2026 Dibuka 3 Juni

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sunarto menyampaikan, pelaksanaan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027, diselenggarakan serentak secara online untuk semua jalur/seleksi. (Dok. Pemprov Jateng)

Persaingan masuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah diperkirakan kembali berlangsung ketat tahun ini. Dari lebih dari 567 ribu lulusan SMP sederajat, kuota sekolah negeri yang tersedia hanya sekitar 231 ribu kursi pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri mulai 3 Juni 2026. Seluruh proses penerimaan dilakukan secara online melalui sistem yang disiapkan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sunarto, mengatakan tahapan awal dimulai dengan pembuatan akun pada 3–12 Juni 2026. Selanjutnya, verifikasi berkas dan aktivasi akun dilakukan pada 4–13 Juni 2026.

Sementara proses pendaftaran dan pemilihan sekolah berlangsung pada 15–18 Juni 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 21 Juni 2026, sedangkan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2026.

“Tahun ini pelaksanaan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri dilaksanakan secara online untuk semua jalur,” kata Sunarto saat ditemui di Semarang, Selasa (12/5/2026).

Dinas Pendidikan Jawa Tengah mencatat jumlah lulusan SMP dan sederajat tahun ini diperkirakan mencapai 567.500 siswa. Namun total daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri hanya tersedia sebanyak 231.399 kursi atau sekitar 40,77 persen dari total lulusan.

Kondisi tersebut diperkirakan kembali memicu tingginya persaingan masuk sekolah negeri, terutama di wilayah perkotaan dan sekolah favorit.

Dalam pelaksanaannya, SPMB SMA Negeri dibagi dalam empat jalur seleksi yakni jalur domisili dengan kuota minimal 33 persen, jalur afirmasi minimal 32 persen, jalur prestasi minimal 30 persen, serta jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Sementara untuk SMK Negeri, seleksi dilakukan melalui jalur prestasi dengan kuota minimal 75 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur domisili terdekat maksimal 10 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan jalur domisili khusus bagi kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri maupun SMK Negeri. Kebijakan itu disebut sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di sejumlah wilayah.

Untuk mendukung kelancaran penerimaan siswa baru, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital dalam penyediaan sistem pendaftaran daring melalui laman resmi spmb.jatengprov.go.id.

Selain layanan online, pemerintah juga menyiapkan posko layanan dan call center di seluruh cabang dinas pendidikan guna membantu masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung.

Di tengah keterbatasan kuota sekolah negeri, Pemprov Jawa Tengah kembali menggandeng sekolah swasta melalui Program Sekolah Kemitraan. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebanyak 139 SMA dan SMK swasta dilibatkan dalam program tersebut dengan total daya tampung mencapai 5.004 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanggung biaya pendidikan sebesar Rp2 juta per siswa per tahun dan melarang sekolah menarik pungutan tambahan kepada peserta program.

Selain itu, pemerintah juga masih membuka pendaftaran tiga SMK pesantren di Semarang, Pati, dan Purbalingga serta 15 SMK semi pesantren di berbagai daerah di Jawa Tengah dengan total kuota mencapai 759 kursi.