79,2 Persen Publik Percaya Polri, Tapi Satu Pertanyaan Ini Justru Jadi Sorotan

Gedung markas besar kepolisian negara republik indonesia (ist)

JAKARTA, ujungpublik.com | Di tengah derasnya kritik terhadap aparat dalam beberapa tahun terakhir, hasil survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) justru menunjukkan arah berbeda. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tercatat mencapai 79,2 persen.

Angka itu menjadi sorotan karena muncul setelah berbagai dinamika besar yang sempat mengguncang citra kepolisian di mata masyarakat. Namun di balik meningkatnya kepercayaan publik tersebut, muncul pertanyaan yang kini mulai ramai dibahas: apakah tingginya kepuasan masyarakat benar-benar menandakan reformasi institusi berjalan, atau lebih karena semakin luasnya keterlibatan Polri dalam program-program pemerintah?

Survei IDM yang dilakukan pada 7–20 April 2026 terhadap 1.580 responden di 34 provinsi menunjukkan mayoritas masyarakat mengapresiasi peran aktif Polri dalam program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, mengatakan sebanyak 78,7 persen responden memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan.

Tak hanya itu, tingkat dukungan terhadap keterlibatan kepolisian dalam program MBG bahkan mencapai 83,8 persen. Polri dinilai aktif membantu pengawasan distribusi pangan, menjaga keamanan rantai pasok, hingga memastikan makanan bergizi tersalurkan secara tertib melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Polri dianggap berhasil membangun citra lebih humanis melalui pengawasan mutu pangan dan distribusi yang tertib,” ujar Dedi.

Namun meningkatnya peran aparat dalam sektor sipil juga mulai memunculkan perdebatan baru. Sebagian masyarakat menilai keterlibatan Polri dalam urusan pangan dan bantuan sosial memang membantu efektivitas program pemerintah. Tetapi sebagian lainnya mempertanyakan batas ideal peran kepolisian di luar fungsi utama sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan.

Perdebatan itu semakin menguat seiring munculnya pandangan bahwa institusi kepolisian kini hadir di hampir seluruh sektor strategis negara, mulai dari keamanan, pangan, distribusi bantuan, hingga pengawasan sosial.

Di sisi lain, survei tersebut juga menunjukkan tingginya rasa aman masyarakat. Sebanyak 88,7 persen responden mengaku merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari.

Sementara tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik Polri mencapai 81,2 persen, mulai dari pelayanan SIM, laporan masyarakat, hingga pengaturan lalu lintas selama arus mudik.

Dalam aspek penegakan hukum, sebanyak 75,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri, khususnya dalam pemberantasan perjudian, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi, hingga penimbunan BBM dan bahan pangan.

Meski begitu, tingginya angka survei belum sepenuhnya menghapus kritik publik terhadap institusi kepolisian. Isu transparansi penanganan perkara, dugaan penyalahgunaan kewenangan, hingga persepsi ketidakadilan hukum masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar Polri saat ini bukan hanya menjaga citra positif melalui program sosial, tetapi membuktikan bahwa reformasi internal dan profesionalisme benar-benar berjalan secara konsisten.

Survei IDM juga mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mencapai 80,7 persen. Angka tersebut disebut memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap Polri.

Bagi sebagian masyarakat, survei ini menjadi tanda pulihnya kepercayaan terhadap aparat. Namun bagi sebagian lainnya, angka tinggi itu justru memunculkan pertanyaan baru: apakah kepercayaan publik akan tetap bertahan ketika Polri kembali diuji oleh kasus besar yang menyita perhatian nasional?