Peresmian Museum Marsinah 2026: Dari Tragedi 1993 ke Refleksi Negara atas Buruh dan Kekuasaan

Museum Ibu Marsinah di Nganjuk

Peresmian Museum Marsinah pada 16 Mei 2026 di Nganjuk kembali membuka ruang ingatan publik pada satu peristiwa kelam dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia: tragedi Marsinah tahun 1993.

Marsinah bukan sekadar nama dalam arsip hukum, melainkan simbol dari benturan antara suara buruh dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Ia tewas setelah terlibat dalam aksi mogok kerja di Porong, Sidoarjo, yang menuntut kenaikan upah sesuai ketentuan pemerintah daerah. Kasusnya hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pelanggaran HAM berat yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah hukum Indonesia.

Dalam konteks politik hari ini, peresmian museum tersebut tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fasilitas memorial, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap sejarah konflik ketenagakerjaan yang pernah terjadi di Indonesia. Negara, melalui simbol-simbol institusionalnya, kembali menempatkan kasus Marsinah sebagai bagian dari narasi resmi sejarah bangsa.

Di sisi lain, momentum ini juga dibaca sebagai upaya rekonsiliasi simbolik antara negara modern dengan luka masa lalu, terutama dalam relasi antara aparat, industri, dan pekerja. Dalam diskursus publik, Marsinah kerap menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan sosial dan perlindungan hak buruh.

Peresmian museum ini sekaligus hadir di tengah situasi politik yang menekankan agenda ketahanan pangan, industrialisasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Konteks tersebut membuat simbol Marsinah kembali relevan: di satu sisi sebagai pengingat sejarah kelam kekerasan terhadap buruh, dan di sisi lain sebagai refleksi atas bagaimana negara hari ini menempatkan posisi pekerja dalam struktur pembangunan.

Dengan demikian, Museum Marsinah tidak hanya menjadi ruang memorial, tetapi juga ruang politik ingatan, tempat sejarah, kekuasaan, dan keadilan sosial dipertanyakan kembali di hadapan publik.