Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan di Rembang Turun Jadi 64 Persen, Perlambatan Ekonomi hingga Kepercayaan Publik Jadi Sorotan
 |
| Kepala Bapenda Jateng Muhamad Masrofi menghadiri pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah di Rembang, Selasa (14/7/2026). |
REMBANG, ujungpublik.com | Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Rembang dalam membayar pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren penurunan. Data tahun 2026 mencatat tingkat kepatuhan hanya mencapai 64 persen, turun dibandingkan tahun 2025 yang masih berada di angka 68 persen. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tunggakan pajak dan berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.
Fakta tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, saat menghadiri pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah di rumah dinas Bupati Rembang, Selasa (14/7/2026).
"Turun, semakin menurun. Ini perlu disikapi dan diantisipasi karena dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan," ujar Masrofi.
Menurut Masrofi, penurunan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Selain perlambatan ekonomi yang mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, ia juga menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Ada kasus-kasus yang muncul di negara kita sehingga memengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak. Muncul anggapan bahwa uang pajak pada akhirnya hanya dikorupsi. Ini menjadi tantangan kita bersama," katanya.
Ia menegaskan, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, lanjutnya, telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Masrofi juga mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan sistem bundling, yakni mengintegrasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Bupati Rembang Moch. Hanies Cholil Barro' menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah. Namun, menurutnya, skema tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan mekanisme kerja aparatur di tingkat bawah.
"Masih perlu kami diskusikan lebih lanjut karena menyangkut kinerja rekan-rekan di lapangan. Pada prinsipnya kami mendukung, sebab hasil pajak ini nantinya kembali lagi kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, Jidan Gunorejo, menyampaikan bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya merasa belum memperoleh perhatian pembangunan yang seimbang dibandingkan daerah lain. Menurutnya, apabila sistem penggabungan pembayaran pajak benar-benar diterapkan, pemerintah juga perlu memastikan adanya manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Kami berharap ada imbal balik yang sepadan, baik bagi petugas yang terlibat di lapangan maupun melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Di sisi lain, isu kepatuhan pajak juga menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet terlihat mengajak melakukan boikot pembayaran pajak sebagai bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Sentimen tersebut antara lain dikaitkan dengan polemik sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang belakangan kerap menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Meski demikian, kaitan antara sentimen di media sosial dan penurunan kepatuhan pembayaran pajak memerlukan kajian lebih lanjut serta belum dapat disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat secara langsung.
