Gubernur Jateng: Kepala Daerah Tak Perlu Takut Viral, Warga Blora Kembali Soroti Jalan Rusak

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan agar para bupati dan wali kota tak perlu takut menjadi viral dan sorotan di media sosial.

BLORA, ujungpublik.com | Pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang meminta para kepala daerah tidak takut menjadi sorotan publik maupun viral di media sosial kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Kabupaten Blora.

Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri forum rembug pembangunan beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyinggung kondisi ruas jalan Cepu–Randublatung yang mengalami kerusakan dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menilai kepala daerah tidak perlu khawatir terhadap kritik maupun viralnya suatu persoalan di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sebagai contoh, Ahmad Luthfi mengungkapkan kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Sragen, ketika seorang kepala desa melakukan aksi mandi lumpur sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak. Saat menanyakan persoalan tersebut kepada pemerintah kabupaten setempat, ia mendapatkan penjelasan bahwa anggaran daerah saat itu diprioritaskan untuk pembangunan ruas jalan lain yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menurut gubernur, tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat ditangani secara bersamaan karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten dan kota harus menetapkan skala prioritas pembangunan yang dianggap paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Yang paling memahami kebutuhan daerah adalah bupati dan wali kota. Karena itu, mereka harus mampu menjelaskan kepada masyarakat alasan di balik setiap prioritas pembangunan yang diambil," ujar Ahmad Luthfi dalam forum tersebut.

Meski demikian, di tingkat masyarakat, persoalan jalan rusak tetap menjadi keluhan yang paling sering disampaikan. Bagi warga, status kewenangan maupun keterbatasan anggaran sering kali bukan menjadi perhatian utama. Yang mereka harapkan adalah kondisi jalan yang aman dan layak digunakan.

Respons masyarakat kembali terlihat di Kabupaten Blora. Pada Minggu (31/5), sejumlah warga melakukan aksi protes dengan menguruk jalan berlubang menggunakan material grosok serta menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan sekaligus upaya menarik perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai belum mendapat penanganan memadai.

Fenomena ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan pembangunan pemerintah dan ekspektasi masyarakat di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Di sisi lain, masyarakat menuntut percepatan perbaikan infrastruktur yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi, mobilitas, dan keselamatan pengguna jalan.

Ke depan, komunikasi publik yang transparan mengenai prioritas pembangunan serta kepastian jadwal penanganan infrastruktur dinilai menjadi kunci untuk meredam potensi ketidakpuasan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.