Viral DPRD Jember Merokok Saat Rapat, Ketua BK Sebut Rokok Bagian Identitas Daerah

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember

JEMBER, ujungpublik.com | Polemik viral anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim sambil merokok saat rapat resmi terus menuai perhatian publik. Di tengah sorotan tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Mohammad Hafidi menegaskan bahwa kebiasaan merokok di Jember tidak bisa dipisahkan dari identitas sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Hafidi, tembakau memiliki keterikatan historis yang kuat dengan Kabupaten Jember. Bahkan, simbol daun tembakau turut digunakan dalam logo Pemerintah Kabupaten Jember sebagai representasi daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur.

“Ini bukan persoalan apes. Di Jember ini urusan rokok beda dengan daerah lain,” kata Hafidi kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas viralnya video anggota DPRD Jember, Achmad Syahri Assidiqi yang terlihat merokok sambil bermain gim ketika rapat berlangsung. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut kejadian tersebut kemungkinan hanya karena yang bersangkutan sedang “apes” hingga videonya tersebar luas di media sosial.

Hafidi mengaku menerima banyak pesan dan telepon dari masyarakat terkait polemik tersebut. Sebagian warga mempertanyakan mengapa merokok dipermasalahkan, sementara aktivitas seperti minum kopi atau makan saat rapat selama ini dianggap biasa.

“Di lain pihak masyarakat menyampaikan, apa bedanya merokok dengan menyediakan kopi ketika rapat? Apa bedanya rapat sambil makan-makan?” ujarnya.

Ia menilai polemik tersebut tidak bisa hanya dipandang dari sisi dampak kesehatan semata. Menurutnya, sektor tembakau selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Jember dan telah membantu perekonomian ribuan keluarga.

“Tembakau di Jember itu mampu menghidupi dan menyekolahkan sekian puluh ribu anak-anak,” imbuhnya.

Karena itu, Hafidi meminta publik tidak melihat persoalan merokok saat rapat secara hitam putih tanpa memahami konteks sosial masyarakat Jember.

“Jangan hanya dilihat dari sisi mudaratnya, tetapi manfaatnya juga ayo kita kaji,” katanya.

Sementara itu, Muhammad Fawait mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat resmi di lingkungan DPRD maupun pemerintahan daerah. Ia membandingkan pengalamannya ketika menjadi anggota DPRD Jawa Timur, di mana dirinya hampir tidak pernah melihat peserta sidang merokok saat rapat berlangsung.

Namun setelah menjabat sebagai kepala daerah di Jember, Fawait mengaku mendapati kebiasaan tersebut cukup lazim, bahkan dilakukan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pas masuk ke Jember itu banyak yang ngerokok. Bukan cuma anggota DPR loh ya, Kepala OPD juga banyak yang ngerokok,” ujarnya.

Fawait juga menilai kasus viral anggota DPRD yang merokok sambil bermain gim saat rapat kemungkinan terjadi karena terekam kamera dan menyebar di media sosial.

“Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Cuma pas lagi apes viral saja,” pungkasnya.

Di media sosial, pernyataan Ketua BK DPRD Jember tersebut memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut terlalu membela perilaku anggota DPRD yang dinilai tidak etis dalam forum resmi pemerintahan.

Kritik publik terutama muncul karena rapat tersebut membahas isu kesehatan masyarakat, termasuk persoalan stunting dan pelayanan kesehatan daerah. Banyak netizen menyoroti etika pejabat publik yang dianggap tidak menunjukkan sikap profesional saat rapat berlangsung.

Beberapa komentar bernada sindiran bahkan ramai bermunculan di media sosial.

“Merokok saat rapat bahas kesehatan dan stunting,” tulis salah satu pengguna media sosial.

Ada pula netizen yang menilai kejadian tersebut mencerminkan rendahnya kedisiplinan wakil rakyat saat menjalankan tugasnya.

Namun di sisi lain, sebagian masyarakat juga memahami konteks budaya tembakau di Jember. Mereka menilai kebiasaan merokok memang masih dianggap lumrah dalam sejumlah forum informal maupun aktivitas masyarakat di daerah penghasil tembakau tersebut.

Meski demikian, mayoritas perbincangan publik tetap menyoroti aspek etika dan profesionalitas pejabat publik. Polemik itu pun memunculkan desakan agar DPRD Jember melakukan evaluasi dan penegakan kode etik terhadap anggotanya yang viral dalam video tersebut.