Polemik Pernyataan Aboe Bakar Al-Habsyi Berlanjut, Diperiksa MKD hingga Picu Aksi Warga Madura
0 menit baca
 |
| Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi Diperiksa (MKD) DPR RI Pada (14/4/2026) |
Pemeriksaan ini berkaitan dengan pernyataannya dalam forum bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Narkoba Mabes Polri, yang menyinggung ulama dan pesantren di Madura dalam konteks peredaran narkoba. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras karena dianggap menggeneralisasi lembaga keagamaan dan masyarakat Madura.
Menyadari dampak ucapannya, Aboe Bakar segera menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Dalam video yang beredar, ia mengaku tidak menyangka pernyataannya akan melukai perasaan ulama dan masyarakat.
“Saya memohon maaf atas kata-kata saya yang mungkin sangat menyakitkan para ulama di Madura maupun pondok pesantren. Saya secara pribadi merasa bersalah,” ujarnya.
Permintaan maaf itu disampaikan dengan penuh emosi. Ia tampak menahan tangis saat berbicara dengan nada bergetar. Ia menegaskan bahwa permohonan maaf tersebut ditujukan kepada para ulama dan kiai di seluruh wilayah Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Sumenep hingga Pamekasan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa maksud pernyataannya bukan untuk menyudutkan pesantren, melainkan mendorong aparat agar lebih serius memberantas peredaran narkoba yang berpotensi masuk ke lingkungan pendidikan keagamaan.
“Saya ingin meminta bantuan agar peredaran narkoba yang masuk ke pesantren bisa dihentikan, karena ini sangat membahayakan,” tegasnya, seraya berharap langkah tegas dari Badan Narkotika Nasional dan aparat kepolisian.
Meski demikian, reaksi dari masyarakat Madura belum sepenuhnya mereda.
Majelis Persaudaraan dan Persatuan Masyarakat Madura (MPPM) menyatakan menghargai klarifikasi dan permintaan maaf tersebut, namun menegaskan bahwa dampak pernyataan sebelumnya tetap menjadi perhatian.
Ketua Umum MPPM, Bung Muhdar, menyatakan bahwa pihaknya sejak awal menolak adanya generalisasi terhadap ulama, pesantren, dan masyarakat Madura.
“Kalau memang ada oknum, proses secara hukum oknumnya. Jangan sampai nama ulama dan Madura ikut terbawa,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Jenderal MPPM, Abdul Kholik, berharap polemik ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
Di tengah situasi tersebut, gelombang reaksi terus berkembang. Sejumlah warga Madura dikabarkan akan menggelar aksi di Surabaya. Dalam selebaran yang beredar, massa berencana mendatangi kantor PKS di Jawa Timur dan Kota Surabaya untuk menuntut klarifikasi serta mendorong penegakan hukum.
Aksi ini disebut akan melibatkan ribuan warga yang merasa tersinggung atas pernyataan yang telah memicu kontroversi nasional.
