Prof Mahfud MD Soroti Pembubaran Film Pesta Babi, Pertanyakan Pihak di Balik Penghentian Pemutaran
 |
| Prof Mahfud MD menyoroti polemik pembubaran film Pesta Babi di Kanal Youtubenya "TERUS TERANG" (Dok. Up) |
Polemik pembubaran pemutaran Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terus menjadi perhatian publik. Sorotan terbaru datang dari Mahfud MD yang mempertanyakan pihak di balik penghentian pemutaran film tersebut di sejumlah daerah, di tengah pernyataan pemerintah yang menyebut tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan secara resmi.
Dalam podcast yang ditayangkan melalui kanal YouTube miliknya, Mahfud lebih menyoroti aspek hukum dan tindakan yang terjadi di lapangan dibandingkan substansi isi film. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai pihak yang melakukan penghentian kegiatan apabila pemerintah menyatakan tidak mengeluarkan instruksi pelarangan.
“Kalau pemerintah bilang tidak melarang, lalu yang membubarkan siapa?” menjadi inti pertanyaan yang disampaikan Mahfud dalam pembahasannya.
Menurut Mahfud, negara tidak cukup hanya menyatakan bahwa pembubaran bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah. Pemerintah, menurutnya, juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap tindakan yang dilakukan di lapangan berjalan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap karya, forum diskusi, maupun ruang berekspresi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa landasan hukum yang jelas. Kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi di Indonesia sendiri telah diatur dalam konstitusi, meski pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Polemik ini muncul setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) dan pemutaran film di berbagai daerah dilaporkan mengalami penghentian atau pembatalan. Berdasarkan laporan dari penyelenggara dan pemberitaan di sejumlah media, penghentian kegiatan disebut dilakukan dengan alasan yang beragam, mulai dari persoalan administratif hingga pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri merupakan film dokumenter yang mengangkat isu sosial, politik, dan pembangunan di Papua. Film tersebut menampilkan pandangan sejumlah narasumber mengenai persoalan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, perubahan ruang hidup masyarakat, serta dampak pembangunan terhadap warga setempat. Film ini juga memuat pandangan sejumlah pihak yang menilai terdapat pola relasi yang mereka sebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” dalam konteks pembangunan.
Di sisi lain, Maruli Simanjuntak selaku KSAD membantah adanya instruksi dari pimpinan TNI untuk membubarkan pemutaran film tersebut. Menurutnya, tindakan yang terjadi di sejumlah daerah bukan berasal dari perintah Mabes TNI, melainkan dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi wilayah masing-masing.
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi mengenai adanya kebijakan nasional yang melarang pemutaran film tersebut. Polemik yang berkembang pun tidak lagi hanya menyangkut isi film, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas, mulai dari kepastian hukum, batas kewenangan aparat, hingga ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.
