Sayembara Berhadiah! DPR RI Ajak Warga Bongkar Penyalahgunaan LPG 3 Kg di Tuban
 |
| Anggota DPR Komisi XII, Ratna Juwita Sari |
TUBAN, ujungpublik.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan warga akhirnya mendapat respons tegas dari Komisi XII DPR RI.
Tak main-main, DPR RI kini membuka sayembara berhadiah bagi masyarakat yang mampu membongkar praktik penyalahgunaan distribusi LPG subsidi maupun BBM bersubsidi di lapangan.
Langkah ini disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, pada Senin (13/4/2026), menyusul kondisi langkanya gas melon yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Tuban.
“Yang bisa melaporkan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, termasuk elpiji 3 kilogram akan kita beri hadiah,” tegas Ratna.
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi diduga kuat berkaitan dengan praktik penyimpangan di lapangan yang merugikan masyarakat kecil.
Ia menegaskan, LPG subsidi seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Namun, jika disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab, dampaknya langsung dirasakan warga.
“Penyalahgunaan LPG 3 kilogram harus ditindak tegas. Ini menyangkut hak masyarakat kecil,” ujarnya.
Lebih jauh, Ratna menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi penting bagi DPR RI untuk mengukur tingkat penyimpangan distribusi energi bersubsidi di berbagai daerah.
Dengan keterlibatan publik, diharapkan praktik curang yang selama ini sulit terdeteksi bisa terbongkar secara nyata.
Ia juga optimistis aparat penegak hukum akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat dinilai menjadi kunci dalam memutus rantai penyalahgunaan subsidi energi.
Fenomena kelangkaan LPG 3 kg sendiri telah memicu keresahan warga. Selain mengganggu kebutuhan rumah tangga, kondisi ini juga memukul pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi.
Langkah sayembara ini pun menjadi sinyal kuat bahwa DPR RI mulai membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi distribusi energi sekaligus peringatan bagi pihak-pihak yang bermain di balik distribusi LPG subsidi.
