Khofifah Soroti OTT KPK di Jatim, Tiga Kepala Daerah Terjerat dalam Setahun Terakhir

Gubernur Khofifah Saat Tinjau Posko THR di Kantor Disnaker Jatim

SURABAYA, ujungpublik.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, angkat bicara terkait maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayahnya.

Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat (10/4/2026).

Khofifah menegaskan, berbagai upaya pencegahan korupsi sebenarnya telah dilakukan secara intensif. Salah satunya melalui grup komunikasi yang melibatkan seluruh kepala daerah di Jawa Timur bersama tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

“Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK. Pimpinan kabupaten/kota juga sudah pernah diajak mencari solusi bersama terkait pencegahan korupsi,” ujar Khofifah, Senin (13/4/2026).

Selain itu, para kepala daerah juga disebut telah mendapatkan sosialisasi langsung dari KPK sebagai bagian dari langkah preventif.

Menurut Khofifah, edukasi tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik,” tegasnya.

Tiga Kepala Daerah Jatim Terjerat OTT KPK

Dalam satu tahun terakhir, tercatat sedikitnya tiga kepala daerah di Jawa Timur terlibat OTT KPK.

Kasus terbaru menimpa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diamankan bersama sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf, hingga ajudannya.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, juga terjaring OTT pada Senin (19/1/2026) bersama 15 orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam kasus pemerasan dana CSR dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sementara itu, Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, lebih dulu ditangkap KPK pada Jumat (7/11/2025) atas dugaan suap jual beli jabatan serta proyek pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Kasus-kasus ini menjadi sorotan publik dan mempertegas pentingnya penguatan sistem pengawasan serta integritas kepala daerah di Jawa Timur.