Berapa Honor Petugas Sensus Ekonomi 2026? Kepala BPS Rembang Ungkap Nominalnya
REMBANG, ujungpublik.com | Besaran honor petugas Sensus Ekonomi 2026 sempat menjadi perbincangan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Jubaedi, akhirnya mengungkap kisaran honor yang diterima para petugas.
Menurut Jubaedi, petugas Sensus Ekonomi yang bertugas selama sekitar 2,5 bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026, memperoleh honor berkisar Rp10 juta hingga Rp13 juta per orang. Nominal tersebut merupakan total pembayaran selama masa penugasan, bukan gaji bulanan.
"Di media sosial kan sudah viral soal honor petugas Sensus Ekonomi. Dua digit honornya, kisaran Rp10 sampai Rp13 juta selama 2,5 bulan. Itu bukan hitungan per bulan," ujar Jubaedi saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan besaran honor tersebut dinilai layak, bahkan jika dihitung secara keseluruhan melebihi nilai upah minimum regional (UMR). Karena itu, para petugas diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan tidak menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan.
Jubaedi menjelaskan, pembayaran honor dilakukan dalam dua tahap. Termin pertama diberikan setelah petugas menyelesaikan sekitar 40 persen target pendataan, sedangkan sisanya dibayarkan setelah target pendataan mencapai 100 persen.
"Kita menggunakan sistem termin pertama dan kedua," katanya.
Di Kabupaten Rembang sendiri, tercatat terdapat 712 petugas yang terdiri dari pengawas dan petugas pendata. Jika menggunakan asumsi honor terendah sebesar Rp10 juta per orang, maka anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran honor petugas di kabupaten tersebut mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Dalam pelaksanaannya, setiap petugas wajib mendatangi seluruh bangunan di wilayah kerjanya, baik bangunan kosong, rumah tinggal, tempat usaha, maupun bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha.
Menurut Jubaedi, proses pendataan tidak bisa dilakukan secara singkat. Untuk satu rumah tangga, petugas rata-rata membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua jam. Apabila jumlah anggota rumah tangga cukup banyak, proses wawancara bahkan dapat berlangsung hingga tiga jam.
"Kalau jumlah anggota rumah tangga banyak, bisa lebih dari itu, bisa sampai tiga jam," jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Pasalnya, Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi nasional.
