Bupati Gowa Jadi Tersangka, Dugaan Aliran Uang dan Aset Rp5 Miliar Lebih Diselidiki

JAKARTA, Ujungpublik.com — Kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa memasuki babak baru. Bupati Gowa, HT, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortastipidkor Polri.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu proses perizinan. Penyidik mengusut dugaan permintaan uang dan fasilitas yang disebut berkaitan dengan pembukaan gerai Indomaret, pembangunan perumahan Royal Spring, pengurusan PKKPR, hingga sponsorship kegiatan Beautiful Malino.

Dalam pengusutan tersebut, polisi juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Nilainya mencapai lebih dari Rp5 miliar, terdiri atas dua rumah dan satu unit kendaraan.

Penetapan HT sebagai tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026). Polisi menyebut dugaan peristiwa pidana tersebut berlangsung pada 2025–2026.

Dugaan uang dari pembukaan gerai

Salah satu perkara yang disorot penyidik adalah pembukaan gerai Indomaret di Kabupaten Gowa.

Polisi menduga HT meminta dana yang disebut sebagai CSR melalui HA. Besarannya disebut Rp85 juta untuk setiap gerai baru.

Menurut penyidik, pemberian tersebut dilakukan tiga kali dengan total mencapai Rp850 juta.

HA disebut menjadi pihak yang menyampaikan permintaan sekaligus menerima dan mengelola sebagian dana tersebut

Polisi menduga permintaan itu berkaitan dengan posisi HT sebagai kepala daerah dan kewenangannya dalam proses perizinan.

Rumah Rp1,4 miliar dan dugaan kickback ambulans

Dugaan lain muncul dari sebuah rumah di perumahan Royal Spring.

Rumah yang disebut memiliki harga sekitar Rp1,4 miliar itu diduga diperoleh dengan potongan 70 persen. Nilai yang dibayarkan sekitar Rp420 juta dan pembeliannya menggunakan nama pihak lain.

Penyidik mengaitkan pemberian fasilitas tersebut dengan dugaan kickback dalam pengadaan enam unit ambulans Dinas Kesehatan Gowa tahun anggaran 2025.

Nilai pengadaan ambulans itu sekitar Rp3,8 miliar.

Hubungan antara pengadaan ambulans, pembayaran rumah, dan dugaan permintaan keuntungan tersebut masih menjadi bagian yang didalami penyidik.

Ada pula dugaan permintaan sponsorship

Nama HT juga dikaitkan dengan dugaan permintaan dana sponsorship kegiatan Beautiful Malino.

Nilai yang disebut penyidik mencapai Rp100 juta. Polisi masih menelusuri kaitan permintaan tersebut dengan rencana pembukaan gerai serta penggunaan uang setelah diterima event organizer.

Selain itu, penyidik masih mengusut dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pengurusan PKKPR perumahan.

Dengan demikian, perkara ini mencakup sejumlah dugaan transaksi dan fasilitas yang menurut penyidik memiliki kaitan dengan proses perizinan maupun kegiatan di wilayah Kabupaten Gowa.

Penyidik periksa puluhan saksi

Sebelum menetapkan HT sebagai tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 saksi dan empat ahli.

Penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi.

Direktur Tindak Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana mengatakan status tersangka ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Penyidik menduga HT menggunakan kedudukannya sebagai bupati untuk mengarahkan proses perizinan dan meminta uang atau manfaat melalui pihak lain.

Namun, konstruksi perkara tersebut masih akan diuji dalam proses penyidikan dan tahapan hukum berikutnya.

Tiga aset disita

Selain mendalami transaksi, penyidik menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara.

Tiga aset telah disita, yakni rumah di Royal Spring yang ditaksir sekitar Rp1,4 miliar, rumah di kawasan Waterfront Makassar sekitar Rp3,5 miliar, serta Toyota Hiace tahun 2025 senilai sekitar Rp682 juta.

Polisi menyatakan penelusuran terhadap aliran dana dan aset masih berlangsung.

HT selanjutnya akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

Penyidik juga belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terseret dalam perkara apabila ditemukan fakta dan alat bukti baru.

HT sendiri masih memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan dalam proses hukum yang berjalan. Penetapan sebagai tersangka juga belum merupakan putusan pengadilan mengenai kesalahan yang bersangkutan.