Hotman Paris Desak Prabowo Copot Natalius Pigai, Nilai Kementerian HAM Tak Efektif

Hotman Paris melontarkan kritik pedas terhadap Natalius Pigai, mempertanyakan kinerja dan manfaat Kementerian HAM. (Dok. UP)

Pengacara kondang melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia . Bahkan, ia secara terbuka meminta Presiden mencopot Pigai dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (25/5/2026). Dalam video tersebut, ia menilai keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat maupun penegakan HAM di Indonesia.

Menurut Hotman, kementerian baru tersebut justru berpotensi membebani anggaran negara tanpa hasil yang dirasakan publik secara langsung. Ia menilai dana negara yang bersumber dari pajak masyarakat seharusnya diprioritaskan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.

“Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera itu tutup Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), tidak guna itu, tidak guna. Dengan menterinya yang begitu tidak guna,” ujar Hotman dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @hotmanparisofficial.

Hotman juga menyoroti masih banyaknya dugaan pelanggaran HAM berat di berbagai daerah yang dinilainya belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia mempertanyakan sejauh mana kontribusi Kementerian HAM dalam menangani persoalan tersebut.

“Ribuan pelanggaran kasus HAM yang sangat berat. Coba tanya, siapa nama Menteri HAM itu, apa yang sudah ia perbuat?” katanya.

Dalam pernyataannya, Hotman turut menyinggung banyaknya lembaga negara yang telah memiliki fungsi serupa dalam pengawasan dan perlindungan HAM. Karena itu, ia menilai keberadaan kementerian tersebut tidak lagi mendesak.

“Kan menyangkut hak asasi sudah banyak lembaga lain yang juga menangani,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Hak Asasi Manusia maupun dari Natalius Pigai terkait kritik dan desakan yang disampaikan Hotman Paris.

Kementerian Hak Asasi Manusia sendiri merupakan kementerian yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari restrukturisasi kabinet dan penguatan agenda HAM nasional.