DPRD Tuban Soroti PAD dan Pendidikan, Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Alarm Kinerja Pemkab
 |
| DPRD Tuban bersama Pemerintah Kabupaten (pemkab) telah menggelar rapat paripurna di gedung DPRD setempat, pada Jumat (10/4/2026). |
TUBAN, ujungpublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyoroti sejumlah aspek penting dalam kinerja pemerintah daerah saat menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jumat (10/4/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD tersebut membahas penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum itu, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum maksimal, meski menunjukkan adanya progres.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengungkapkan bahwa pembahasan LKPJ telah dilakukan secara intensif bersama seluruh komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Secara umum sudah ada kemajuan, namun ke depan kami berharap PAD dapat lebih dioptimalkan,” ujarnya.
Selain PAD, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius DPRD. Peningkatan kualitas pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban.
“Pendidikan harus dikelola secara maksimal agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IPM,” imbuhnya.
DPRD juga mencatat masih adanya sejumlah program yang belum mencapai target pada Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut menjadi dasar rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan langkah evaluasi dan perbaikan kinerja secara optimal.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Tuban dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Ia menyebut, sejumlah poin yang disampaikan pansus, khususnya terkait pelayanan dasar, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan, akan menjadi fokus pembenahan ke depan.
“Penurunan angka kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027,” pungkasnya.
